JAKARTA- Kabar gembira bagi masyarakat penerima manfaat, bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada awal tahun 2026, dapat diterima lebih cepat dan membantu meringankan beban kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat (KPM) di tengah dinamika kondisi ekonomi seperti saat ini.
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan penyaluran bansos reguler tersebut. Hal itu dikatakan Mensos dijakarta, Kamis (29/1/2026) melalui laman resmi kemensos RI.Penyaluran tahap ini mencakup periode Januari–Maret dan dijadwalkan cair mulai bulan Februari 2026.
Total sebanyak 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan dasar keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.
“Bansos reguler tahap pertama ini rencananya akan mulai disalurkan pada Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk PKH dan bantuan sembako,” ujar Gus Ipul.
Proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima masih terus dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah telah mematangkan koordinasi lintas sektor guna memastikan bantuan sosial dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kami menargetkan penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan sembako dapat dimulai serentak pada bulan Februari. Proses verifikasi data terus kami lakukan untuk memastikan ketepatan sasaran,” jelasnya.
Terkait mekanisme penyaluran, Gus Ipul menerangkan bahwa hingga saat ini bansos masih disalurkan melalui dua jalur utama, yakni bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.
Percepatan penyaluran bansos PKH dan BPNT ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial, terutama pada awal tahun ketika tekanan kebutuhan pokok masyarakat cenderung meningkat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Hal ini disambut gembira masyarakat Penerima manfaat, karena situasi ekonomi yang sulit saat ini bagi kalangan bawah membuat ekonomi mereka bisa terbantu bila bantuan cepat direalisasikan.
(Ronald.Sihombing)
