.jpg)
SAMOSIR - Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom didampingi Kaban Bapperida Rajoki Simarmata hadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provsu Tahun 2027. Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (29/1/2026).
Dalam sambutannya Gubsu Bobby Nasution mengingatkan kepada seluruh Bupati dan Walikota agar memperhatikan indikator-indikator pembangunan di daerah masing-masing.
Tahun 2027 menjadi momentum untuk melihat kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun lalu, terlebih kepada kepala daerah yang sebagian wilayahnya mengalami bencana banjir dan longsor yang cukup signifikan. Monitoring RPJMD masing-masing apakah bencana mempengaruhi RPJMD atau tidak, terlebih ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya tolong perhatikan betul, tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya,” kata Bobby.
Bobby Nasution juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun 2026. Ia berharap anggaran tersebut benar-benar dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugerah, berharap konsultasi publik ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin. Pembangunan tahun 2027 menurutnya, harus mampu memberikan lompatan hasil yang nyata.
“Oleh karenanya, saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif berbasis data dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” kata Dikky Anugerah.
Dalam Konsultasi Publik RKPD 2027 Sumut ini, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Bobby Nasution turut meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yaitu Restorative Justice.
Dalam kesempatan ini Bupati Samosir Vandiko Gultom menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan Pemprov Sumatera Utara, "kita sangat mengapresiasi forum konsultasi publik RKPD provsu, dimana kabupaten/kota mendapatkan ruang dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah provinsi mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan dan penataan kawasan perdesaan berbasis tematik dan juga fasilitasi sarpras puskesmas rawat inap," ungkap Vandiko.
Vandiko menambahkan pembiayaan pembangunan itu bisa kita dapatkan dengan syarat kabupaten/kota harus menyusun dokumen perencanaan terlebih dahulu, "langkah pak Gubernur ini merupakan wujud konkrit kebijakan kolaboratif dari pemprovsu dengan kab/kota," tutupnya.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, serta unsur Forkopimda. Hadir juga seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta seluruh OPD terkait.
(Sasnaek.Nbh)
