MANDUAMAS - TAPTENG : Warga Desa Tumba Nauli secara tegas menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa Amir Barasa. Gelombang kekecewaan itu muncul karena pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 hingga 2024 dinilai penuh ketidakjelasan, sarat nepotisme, dan diduga kuat telah berubah menjadi ajang bisnis pribadi.
Pada Senin, 25 Agustus 2025 sekitar pukul 10.15 WIB, warga berkumpul dan menyampaikan langsung keberatan mereka kepada media. Menurut warga, Amir Barasa sama sekali tidak layak menjadi pemimpin desa karena tidak pernah terbuka soal anggaran dan keputusan penting terkait pembangunan desa.
Seorang warga berinisial MBN menegaskan, transparansi yang seharusnya menjadi kewajiban seorang kepala desa justru diabaikan. “Selama ini tidak ada keterbukaan informasi publik. Masyarakat tidak pernah tahu dengan jelas berapa besar anggaran yang masuk dan bagaimana penggunaannya. Yang lebih parah, perangkat desa justru banyak diisi oleh keluarga kandung kepala desa. Ini jelas praktik nepotisme,” ujar MBN dengan nada kesal.
Hal senada juga diungkapkan warga dari dusun lain. Mereka menuding kebijakan pembagian bantuan desa hanya berpihak kepada keluarga dan orang-orang dekat Amir Barasa. “Kami tidak butuh pemimpin yang hanya memikirkan familinya. Bantuan seharusnya diberikan kepada warga yang berhak menerima, bukan hanya untuk orang tertentu. Kalau begini, masyarakat kecil akan terus-menerus terpinggirkan,” tegas seorang warga lainnya.
Kekecewaan warga semakin dalam ketika menemukan fakta bahwa sejumlah anggaran desa tidak terealisasi sepenuhnya. Pembangunan yang dijanjikan tidak berjalan sesuai rencana, sementara dana yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat justru tidak jelas keberadaannya. “Menurut kami, Dana Desa ini telah dijadikan ajang bisnis pribadi Amir Barasa selama beberapa tahun terakhir. Pembangunan mandek, sementara kepala desa terus memperkuat lingkaran keluarganya,” tambah warga.
Karena itu, masyarakat mendesak Bupati Tapanuli Tengah bersama Inspektorat untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh. Mereka juga meminta pemerintah provinsi hingga pusat agar mengetahui persoalan ini dan menindak sesuai aturan hukum yang berlaku. “Jangan biarkan penyalahgunaan Dana Desa ini dibiarkan begitu saja. Fakta-fakta di lapangan sudah jelas. Hukum harus ditegakkan,” kata warga penuh nada protes.
Warga menegaskan, perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai ada kejelasan hukum dan tindakan nyata dari pemerintah. “Kalau Bupati dan Inspektorat diam, berarti sama saja membiarkan rakyat ditindas oleh kebijakan kades yang sewenang-wenang,” ungkap MBN.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Amir Barasa belum memberikan keterangan resmi atas berbagai tudingan warga Desa Tumba Nauli.
(Mdr)
