BLITAR - JATIM : Dengan adanya waktu yang semakin mepet, Pemerintah Kabupaten Blitar menghadapi resiko besar dengan proyek proyek vital, Infrastruktur yang sangat - sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Blitar menghadapi tantangan besar mencapai target serapan anggaran Tahun 2025, hingga pertengahan Agustus, realisasi Belanja Daerah tercatat hanya 48 persen jauh dari harapan yang sudah, seharusnya 50 peren pada titik ini.
Iya, targetnya sekarang harusnya 50 persen, harusnya total semua APBD nya". ujar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Blitar Kurdiyanto. Senin, 18/8/2025.
Dengan adanya total anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Blitar yang mencapai Rp. 2,65 triliun, serapan yang baru tercatat 45 persen sangat - sangat memperhatikan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dampaknya terhadap kelancaran berbagi proyek Pemerintah, gini sedang berjalan atau yang belum dimulai.
Salah satunya sektor yang menjadi perhatian utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kabupaten Blitar. Sampai Bulan Agustus 2025 PUPR baru mampu menyerap anggaran 10 persen.
Jauh dibawah harapan, menjadi sorotan serius karena sebagian proyek Infrastruktur seperti perbaikan jalan, yang sangat tergantung pada anggaran dari Dinas.
Memang dari teman - teman PUPR serapanya masih rendah, baru 20 persen, mungkin masih dalam proses pengadaan". Jelas Kurdiyanto.
Pengamat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Blitar mengungkapkan faktor utama rendahnya serapan anggaran di Dinas PUPR masih dalam tahab pengadaan pekerjaan. Ini berarti meskipun anggaran telah di alokasikan, proyek proyek tersebut terhambat. karena prosesnya administrasi yang belum selesai.
Serapan anggaran yang rendah ini mendapat sorotan keras dari kalangan Legislatif. M.Rifai wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar mengatakan bahwa selain faktor pengadaan, ada masalah struktural yang memengaruhi kelancaran progam - progam Pemerintah.
Jika Pemkab Blitar tidak segera mengambil langkah tegas, serapan anggaran yang rendah dapat menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kesejahteraan Blitar". Tutupnya.
(Mujani)
