PONTIANAK : Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait penggunaan barcode dalam pembelian BBM di SPBU. Ia dengan tegas meminta masyarakat untuk menolak penggunaan barcode dan menyebut kebijakan tersebut lebih menguntungkan mafia BBM ketimbang rakyat.
Saya tegaskan, saya tidak ingin ada barcode untuk pembelian pertalite. Tidak ada barcode-barcode lagi di Kalbar! Masuk saja isi minyak di SPBU, tidak ada faedahnya itu barcode-barcode,” tegas Krisantus dalam acara buka puasa bersama jajaran Pemprov Kalbar, 6 Maret 2025 lalu.
Seharusnya masyarakat ikuti kata-kata dan himbauan saya. Kompak tidak mau pakai barcode. Masuk saja, terobos!” ujarnya lantang.
Saat ditanya lebih lanjut soal posisinya dalam kebijakan tersebut, Krisantus menegaskan bahwa dirinya bukan pembuat aturan, namun tetap memegang sikap tegas menolak barcode.
Yang punya kebijakan itu Pertamina. Kalau saya yang buat aturan, baru bisa dibilang janji. Jangan kalian putar-putar barang itu. Saya sudah minta ke Pertamina untuk tidak pakai barcode, tapi malah dibilang saya tidak tahu aturan. Bahkan ada yang bilang Pak Gubernur Norsan salah pilih pasangan!” ungkap Krisantus dengan nada geram.
Sekarang semua tergantung masyarakat. Mau tunduk ke SPBU dan Pertamina silakan pakai barcode. Tapi kalau mau dengar omongan saya, masuk saja ke SPBU tanpa barcode. Kalau diminta, lawan dan protes!” tutupnya tegas.
Pernyataan keras ini menuai pro dan kontra, sekaligus memperlihatkan ketegangan antara kebijakan pemerintah daerah dan mekanisme distribusi BBM nasional yang dikontrol Pertamina. Masyarakat pun kini berada di tengah dilema: tunduk pada sistem, atau mengikuti seruan perlawanan dari orang nomor dua di Kalbar.
(Penulis.Pendi.S)
