Subulussalam : Jumat (13/12/2024) – Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, Aceh, disita dan dipalang oleh sejumlah rekanan kontraktor yang kesal karena utang pembayaran proyek yang sudah lama selesai belum juga diselesaikan. Salah satu kontraktor, Remigo, menegaskan bahwa jika hingga Senin mendatang (16/12/2024) masalah ini tidak diselesaikan, pihaknya akan menyita kantor wali kota sebagai bentuk protes lebih lanjut.
"Kami sangat kecewa dengan Pemko Subulussalam. Pekerjaan sudah lama selesai, tapi pembayaran belum juga dilakukan. Ini tidak seharusnya terjadi," kata Remigo.
Ketua Lembaga Pengawas Tindak Pidana Korupsi (LP Tipikor) Nusantara Kota Subulussalam, Hasan Gurinci, menilai permasalahan ini mencerminkan buruknya pengelolaan keuangan Pemko. Menurutnya, pengawasan dan audit dari Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum maksimal sehingga terjadi dugaan carut-marut dalam pengelolaan anggaran daerah.
"Permasalahan ini sangat memalukan. Belum lama ini, seluruh kepala desa di Subulussalam juga melakukan aksi demo karena gaji mereka belum dibayar. Bahkan, mereka menyerahkan stempel desa kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Azahari S.Ag, M.Si, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sairun S.Ag, sebagai bentuk protes," ujar Hasan.
Menurut Hasan, aksi-aksi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mencoreng nama baik Pemko Subulussalam. Ia meminta Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK untuk memeriksa pengelolaan keuangan Pemko Subulussalam agar permasalahan yang lebih besar tidak terjadi.
"Ada indikasi lemahnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik wali kota sebelumnya maupun pejabat yang sekarang. Kami meminta KPK dan BPK segera turun tangan," tegas Hasan.
Perwakilan dari Polres Subulussalam, termasuk Kasat Intel, turut hadir dalam peristiwa tersebut untuk memantau situasi agar tidak semakin memanas. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemko Subulussalam belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan rekanan kontraktor dan persoalan yang tengah dihadapi.
Permasalahan ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang permasalahan administrasi serta tata kelola keuangan di lingkungan Pemko Subulussalam.
(Hasan.gurinci)
