MEDAN – Maraknya pembangunan gedung yang diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. Kali ini, pembangunan bangunan di Jalan Pelita I, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, menjadi perhatian setelah muncul dugaan belum terpenuhinya persyaratan perizinan bangunan dan ketentuan pengelolaan lingkungan.
Keberadaan bangunan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan penegakan peraturan daerah oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan, khususnya melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pasalnya, setiap kegiatan pembangunan gedung wajib memenuhi ketentuan administratif dan standar teknis bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan mengaku mempertanyakan aktivitas pembangunan tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah memastikan seluruh persyaratan perizinan dan ketentuan lingkungan telah dipenuhi sebelum maupun selama proses pembangunan berlangsung.
"Kami berharap pemerintah turun langsung memeriksa bangunan tersebut. Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi persyaratan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar tidak diperhatikan," ungkap sejumlah warga yang bermukim di sekitar lokasi.
Menurut warga, pengawasan diperlukan untuk memastikan pembangunan tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan, keselamatan, maupun kondisi lingkungan masyarakat sekitar.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum LSM Pondok Aspirasi, Riduan Rotua Naibaho, SH, menyayangkan apabila benar terdapat bangunan di tengah Kota Medan yang berdiri tanpa memenuhi ketentuan PBG.
"Bagaimana mungkin bangunan berdiri di tengah Kota Medan apabila ternyata belum mengantongi PBG? Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah," ujar Riduan Naibaho.
Ia mendesak Dinas Perkimcikataru bersama Satpol PP Kota Medan segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan dan kesesuaian teknis bangunan tersebut.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, instansi terkait harus memberikan teguran tertulis kepada pemilik atau pengembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kalau memang terbukti melanggar dan tidak mengindahkan teguran, pemerintah harus mengambil tindakan tegas sesuai prosedur hukum, termasuk penghentian kegiatan pembangunan atau penyegelan apabila memenuhi persyaratan hukum. Jangan sampai aturan hanya berlaku bagi masyarakat kecil," tegasnya.
Selain persoalan PBG, Riduan juga meminta pemerintah memastikan setiap pembangunan telah memenuhi kewajiban persetujuan lingkungan sesuai skala, jenis, dan tingkat risiko kegiatan.
Ia menyinggung pentingnya penerapan ketentuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.
"Jangan hanya mengejar pembangunan fisik. Aspek lingkungan juga harus diperhatikan. Pemerintah harus memastikan apakah kegiatan pembangunan tersebut wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak daerah dan retribusi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan tersebut.
Menurutnya, pengawasan perizinan dan kepatuhan terhadap kewajiban daerah penting untuk menjaga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memastikan tata kelola pembangunan berjalan transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Atas persoalan tersebut, Pemko Medan melalui dinas terkait diminta tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap bangunan di Jalan Pelita I, tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan gedung di sejumlah wilayah Kota Medan.
Pemeriksaan dokumen PBG, kesesuaian bangunan dengan standar teknis, serta pemenuhan kewajiban lingkungan dinilai penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Jumat (13/11/2026), belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Perkimcikataru maupun Satpol PP Kota Medan mengenai status perizinan bangunan yang dimaksud.
Media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada pemilik atau pengembang bangunan serta instansi terkait guna memperoleh penjelasan dan memastikan fakta di lapangan.
Masyarakat berharap Pemko Medan segera melakukan pemeriksaan secara transparan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Dengan demikian, penegakan aturan pembangunan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar melindungi kepentingan dan keselamatan masyarakat.
(Edi manullang / team)
