BLITAR - JATIM : Dengan adanya progam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih / KDKMP, ada 12 Desa di Kabupaten Blitar Jawa Timur masih susah mencari lahan
Dengan itu terkendalanya adalah Lahan Sawah Dilindungi ( LSD ) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( LP2B ).
Sri Wahyuni selaku Kepala Dinas Koperasi UMK Kabupaten Blitar, mengatakan, ini ada 55 gerai KDKMP masih dalam proses pembangunan. Sementara 12 titik masih terkendala masih pencarian lahan karena yang diusulkan lahan masuk dalam kawasan LSD dan LP2D.
Ya ada yang masih mencari lahan, karena lokasi sebelumnya ternyata masuk kawasan yang tidak diperbolehkan untuk dibangun apapun. Maka itu kami menyarankan untuk lokasi lain, tentu melalui musyawarah Desa". Ucapnya. Selasa, 12/5/2026.
Sri Wahyuni mengakui percepatan pembangunan garai KDKMP di kabupaten Blitar sudah termasuk yang tercepat dibandingkan Daerah lain. Pembangunan garai KDKMP terus dipercepat melalui kerja sama dengan TNI, berdasarkan data terakhir sebanyak 181 garai yang telah selesai dibangun 100 persen.
Hingga gini 164 unit Truk yg sudah disalurkan dan 60 unit pikap juga 19 unit kendaraan roda tiga.
Pemerintah juga mendistribusikan perlengkapan meja, kursi, juga rak sebanyak 146 KDKMP. Jumlah yang sama menerima peralatan medis seperti meja dan ranjang pemeriksaan. Nantinya KDKMP juga akan mengembangkan unit usaha klinik kesehatan Dsa". Jelasnya.
Total 248 Desa dan Kelurahan, sudah memiliki Kelembagaan Koperasi, yang menjadi fokus utama Pemerintah daerah dalam mendukung Progam tersebut.
Sementara untuk saat ini 217 KDKMP telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan( RAT ).
"RAT ini penting sebab menjadi bagian dari tata kelola Koperasi, kami kembali kejatidiri Koperasi, menggerakan simpansn pokok dan simpanan wajib".ungkapnya.
KDKMP mulai mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) bantuan yang diberikan berupa bibit ikan lele, serta pakan, dan fitamin.
Ya, ada tiga KDKMP yang sudah menerima bantuan bioflok dan bahkan sudah panen. sebanyak 16 KDKMP lainya masih menunggu bantuan serupa dari Pemerintah Pusat". Tutupnya.
(Mujani)
