MEDAN : Sejumlah elemen masyarakat membentuk Indonesia Developer Watch (IDW), sebuah lembaga yang peduli atas kinerja para pelaksana pengembangan.
Salah seorang penggagas, Ridwan Naibaho, mengatakan, keinginan untuk membentuk IDW bermula dari keluhan-keluhan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan atas kondisi dialaminya terkait dengan berdirinya bangunan-bangunan di sekelilingnya.
Misalnya, kata Ridwan, pembangunan rumah toko (ruko) yang berdampingan dengan pemukiman warga, terkadang tidak memperhatikan soal lingkungan yang ramah. Sehingga, masyarakat sekitar yang terganggu kenyamanannya merasakan ketidakadilan itu.
Persoalannya, mereka, warga-warga itu tak tahu mau mengadu kemana. Bahkan itu juga menimpa keluarga kita sendiri,” ucap Ridwan, dalam sarasehan sejumlah elemen masyarakat dan IMO Indonesia – Sumut, Kamis (06/03/2025), di Balai Pemuda Prof Ridha Dharmajaya, Jl Pemuda No 18 Medan, yang dirangkai dengan acara berbuka puasa bersama.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut .
Lindung.Siahaan " Ketua GM FKKPI Medan Perjuangan " Ridwan.Hutauruk " Ketua SPSI Indra kasih ' Martin " Jhon Sitindaon "Para pemimpin umum Media Online.Pengacara
Kemudian, kata Ridwan, ada juga pembangunan perumahan ataupun ruko-ruko oleh pengembang, meskipun belum terbit izinnya, tetapi sudah jalan. Bahkan ada yang pengajuan izinnya 10 unit, tetapi dibangun 20 sampai 30 unit.
Jelas ini sudah menyalahi kan. Karenanya kita bentuk wadahnya agar semua keluhan masayarakat tadi tertampung dan mereka pun merasa terlindungi. Syukur-syukur mendapatkan keadilan itu,” tandasnya.
Sebelumnya, salah seorang inisiator, Harun Al Rasyid, mengatakan, rencana untuk membentuk lembaga ini merupakan jawaban atas keberadaan para pengembang-pengembang nakal dalam pelaksanaan pembangunannya. Baik itu ruko, perumahan atupun bangunan-bangunan gudang dan lain sebagainya.
Sudah menjadi rahasia umum lah, jika di lapangan kerap terjadi penyalahgunaan izin. Dari yang izin 5 unit dibangun 10 unit misalnya. Bahkan ada yang sama sekali tidak punya izin tetap membangun,” terangnya.
Belum lagi, kata Harun, prilaku para pengembang terhadap calon penghuni atau pembeli yang akan menempati gedung. Terkadang yang didapat calon pembeli tidak sesuai spesifikasi bangunannya dengan tawaran pengembang.
Di sinilah dibutuhkan peran kita. Tidak hanya menyasar pengembang, tetapi juga instansi terkait yang berkenaan dengan izin-izinnya, kita harus awasi ini,” tegas Harun.
Sementara Ketua IMO Indonesia – Sumut HA Nuar Erde, merespon positif ajakan sejumlah elemen masayarakat yang terdiri di antaranya, ormas, organisasi pemuda, organisasi pekerja, pengusaha, praktisi hukum, untuk merumuskan dibentuknya IDW tersebut.
Saya kira apa yang menjadi gagasan saudara Ridwan ini cukup baik. Barangkali bisa diatur kembali pertemuan untuk lebih mematangkan rencana ini dengan membuat badan hukumnya. Saya atas nama kawan-kawan IMO mengucapkan terima kasih karena sudah ikut dilibatkan,” ungkap Nuar.
(Red.RN)
