Subulussalam - Aceh : Pada pukul 10.50 WIB, suasana di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam terlihat sepi. Para pegawai yang seharusnya sudah mulai menjalankan tugas, tampaknya belum hadir di kantor. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang telah berdatangan sejak pagi, termasuk para kontraktor yang membutuhkan pelayanan dari dinas tersebut.
Beberapa warga yang ditemui mengungkapkan keluhan mereka terhadap pelayanan BPKD. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sulitnya menemui bendahara keuangan. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kami datang dari jauh, berharap ada pelayanan. Namun, hingga saat ini pegawai belum ada di kantor. Bendahara keuangan juga sulit ditemui. Ini mengecewakan,” ungkap seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya.
Menurut masyarakat, lemahnya pengawasan keuangan daerah menjadi salah satu faktor utama buruknya kinerja dinas ini. Hingga saat ini, pengelolaan keuangan di Kota Subulussalam disebut-sebut belum pernah mendapat pemeriksaan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau aparat hukum lainnya.
“Kami berharap wali kota yang terpilih nanti bisa membawa perubahan. Jangan sampai kepemimpinan ke depan seperti sekarang ini yang jauh dari harapan masyarakat,” ujar salah satu narasumber.
Masyarakat berharap agar Pemerintah Kota Subulussalam segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja BPKD dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung kemajuan Kota Subulussalam.
(Hasan.gurinci)
