Subulussalam : 12 Desember 2024 – Masyarakat Kota Subulussalam mengalami situasi pelik akibat mogoknya perangkat desa setelah tujuh bulan gaji mereka tak kunjung dibayarkan. Puncak permasalahan ini ditandai dengan penyerahan seluruh stempel desa oleh para kepala desa se-Kota Subulussalam kepada Penjabat (Pj) Wali Kota.
Penyerahan stempel desa yang berlangsung hari ini menuai berbagai reaksi, terutama karena dianggap sebagai langkah protes yang tidak ideal. Insiden ini bermula ketika seorang warga, seorang ibu, mendatangi Kantor Wali Kota sekitar pukul 11.00 WIB untuk mengurus administrasi yang memerlukan stempel kepala desa. Sayangnya, kepala desa menolak memberikan stempel dengan alasan seluruh urusan desa kini menjadi tanggung jawab Pj Wali Kota dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Subulussalam.
Protes Masyarakat dan Kekecewaan Warga
Ibu tersebut, yang namanya dirahasiakan, meluapkan kekesalannya kepada media. "Bagaimana kami sebagai warga harus mengurus administrasi kalau kepala desa menolak tanda tangan dan Pj Wali Kota tidak ada di tempat?" keluhnya.
Media lokal juga mendapat penjelasan dari Ketua DPD Lembaga Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (LP Tipikor) Nusantara, Hasan Gurinci. Ia menyatakan bahwa kondisi ini memprihatinkan dan dapat menghambat pelayanan publik. "Seluruh kepala desa sudah menyerahkan tanggung jawab kepada Pj Wali Kota dan Sekda. Warga yang membutuhkan tanda tangan atau pelayanan lainnya kini menjadi korban," jelas Hasan Gurinci.
Permintaan kepada Presiden
Dalam suasana penuh kekecewaan, masyarakat meminta Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan. Mereka berharap pemerintah pusat menginstruksikan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa Pemko Subulussalam terkait keterlambatan pembayaran honor perangkat desa.
"Jika perangkat desa tidak bisa bekerja, siapa yang akan mengurus masyarakat di desa? Jika ada musibah, siapa yang akan menjadi imam? Apakah Wali Kota atau Sekda akan mengurusi semua itu?" ujar seorang warga dengan nada penuh keprihatinan.
Masyarakat juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap keuangan Pemko Subulussalam melalui Inspektorat atau Kejaksaan Negeri. Harapan mereka, solusi cepat dapat ditemukan agar roda pemerintahan di desa kembali berjalan normal.
Situasi ini menjadi perhatian penting, mengingat desa adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Jika persoalan ini tak segera diselesaikan, dampaknya bisa meluas dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat.
(Hasan.gurinci)
