Subulussalam -Aceh : 11 Desember 2024 Ratusan kepala desa dan perangkat desa dari lima kecamatan di Kota Subulussalam, Aceh, melakukan aksi besar-besaran dengan menyerahkan stempel desa mereka kepada Pj Wali Kota Subulussalam, Azahari S.Ag., S.I, dan Sekda Sairun S.Ag. Aksi ini sebagai bentuk protes atas gaji perangkat desa yang belum dibayarkan selama beberapa bulan.
Menurut keterangan para kepala desa, mereka sudah menunggu pencairan gaji selama berbulan-bulan, namun hanya menerima alasan bahwa kondisi keuangan daerah mengalami defisit hingga ratusan miliar rupiah. Bahkan, Pj Wali Kota hanya menawarkan pembayaran satu bulan dari total tunggakan yang ada, yang langsung ditolak oleh para kepala desa.
"Jika gaji kami tidak dibayarkan, maka seluruh kegiatan desa, termasuk yang bersifat sosial seperti memandikan jenazah, akan kami bebankan sepenuhnya kepada Pj Wali Kota dan Sekda. Kami menyerahkan stempel desa sebagai simbol bahwa kami tidak dapat bekerja tanpa hak kami dipenuhi," ujar salah satu kepala desa yang turut dalam aksi tersebut.
Aksi ini juga menyoroti nasib para imam desa, yang turut terdampak karena gaji mereka juga belum dibayarkan. Situasi ini mencerminkan semakin parahnya pengelolaan keuangan di Pemko Subulussalam.
Tanggapan DPRD Kota Subulussalam
Di sisi lain, kondisi keuangan Pemko Subulussalam juga mendapat perhatian dari anggota DPRD Kota Subulussalam. Salah satu anggota dewan mengungkapkan bahwa bahkan tagihan listrik gedung DPRD belum dibayar, sehingga terancam diputus. Hal ini menambah panjang daftar masalah keuangan yang dihadapi pemerintah daerah.
"Diperlukan pemeriksaan menyeluruh oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penggunaan anggaran daerah. Jika ada pihak yang menyalahgunakan wewenang, mereka harus segera ditindak. Jangan biarkan pemerintahan berjalan dalam kondisi seperti ini," tegas salah satu anggota DPRD.
Desakan dari Lembaga Pemantau Korupsi
Ketua DPD Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi (LP Tipikor) Nusantara, Hasan Gurinci, juga menyampaikan kritik keras terhadap Pj Wali Kota Azahari. Ia menilai bahwa Azahari gagal menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Kota Subulussalam.
"Perangkat desa memiliki peran yang sangat penting karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat setiap saat. Pemerintah desa tidak bisa bekerja tanpa dukungan finansial yang memadai. Kami meminta aparat penegak hukum segera memeriksa TAPK dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang," ujar Hasan.
Hasan juga menyerukan agar Pj Wali Kota Azahari diganti dengan pemimpin baru yang lebih kompeten. "Kami melihat Pj Wali Kota saat ini sudah gagal total. Jika situasi ini dibiarkan, roda pemerintahan di Subulussalam akan lumpuh total," tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pj Wali Kota Subulussalam belum memberikan tanggapan resmi atas aksi ini. Sementara itu, masyarakat dan perangkat desa berharap masalah ini segera dituntaskan demi keberlangsungan pemerintahan yang lebih baik.
(Hasan.gurinci)
